 |
| Salah satu spanduk yang mereka bawah bertuliskan, "Indonesia Darurat, Rakyat Pekerja Bergerak, Hancurkan Oligarki Ekonomi Politik Kapitalisme" (Foto: Ist/SWIN) |
MAKASSAR, SWARAINDEPENDEN.COM-- Peringati Hari Buruh Sedunia 1 Mei atau dikenal dengan May Day, ribuan buruh dari berbagai perserikatan pekerja sudah memadati Fly Over Jalan AP Pettarani, Makassar, Kamis (1/5/2025).
Dari pantauan di lokasi, awalnya nampak hanya ratusan buruh dengan kostum merah hitam dari Konfederasi Serikat Nusantara (KSN) mulai memadati Fly Over sekira pukul 10.10 Wita, dengan membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan sejumlah tuntutan yang mereka perjuangkan.
Namun hingga pukul 12.29 Wita, tadi, gelombang massa dari berbagai serikat buruh dan mahasiswa, serta elemen masyarakat lainnya, tak berhenti berdatangan ke Fly Over Makassar.
Mereka berkumpul di bawah Fly Over langsung membentangkan spanduk dan menutup akses jalan dari arah Jalan Pettarani, sedangkan jalan dari arah kantor DPRD terbuka menuju Jalan Perintis Kemerdekaan.
Koordinator Lapangan KSN, Muh Said Basir, dalam orasinya, mengatakan, oligarki ekonomi politik kapitalisme semakin bebas dan terang-terangan melakukan apa saja di Indonesia.
"Kita menyerukan bahwa ini bukan lagi sekadar peringatan, melainkan seruan perlawanan terhadap cengkraman sistem yang menindas," ujar Said kepada sejumlah wartawan.
Diungkapkan pula, ancaman ini semakin dibuat buruk oleh potensi krisis ekonomi yang menghimpit kehidupan para pekerja. Elit politik juga, tanpa rasa malu mempertontonkan perilaku koruptif, kolusi, hingga nepotisme.
Juga, Said Basir menyampaikan, terkait transparansi dalam pengesahan Undang-undang (UU) yang berdampak langsung pada kehidupan orang banyak, sudah tidak lagi menjadi sebuah keharusan bagi mereka. Segala kebijakan penting diputuskan secara tertutup.
"Kebijakan penting diputuskan di balik pintu tertutup," ungkapnya.
Lanjut Said katakan, situasi ketenagakerjaan saat ini terperangkap dalam istilah darurat hukum. Salah satu alasan pada aksi kali ini menggabungkan kalimat, "Indonesia Darurat".
"Hilangnya kepastian hukum setelah putusan MK terkait isu ketenagakerjaan semakin membuat parah kondisi tenaga kerja. Hukum yang seharusnya melindungi, justru mengancam masa depan pekerja," cetusa Said.
"Diam bukan pilihan, kita harus bangkit melawan ketidakadilan ini. May Day adalah alarm untuk bersatu bergerak untuk menuntut," sambungnya.
Menurutnya, kesempatan aksi kali ini, kelompoknya membawa dua tuntutan, yang meliputi sektor ketenagakerjaan dan petani hingga nelayan.
Salah satu tuntutan massa yakni mendesak pemerintah segera membuat Undang-undang terkait ketenagakerjaan yang mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Wujudkan perlindungan kerja, tolak PHK massal. Wujudkan kepastian kerja, tolak sistem kerja kontrak/outsourcing, wujudkan perlindungan pekerja migran, tegakkan undang-undang nomor 18 tentang perlindungan buruh migran," tegas Said Basir.
Pihaknya juga mendorong adanya kepastian kerja dengan menolak sistem kontrak kerja.
"Wujudkan upah nasional tanpa membeda-bedakan wilayah. Berikan juga perhatian lebih pada pekerja disabilitas," katanya dengan tegas.
Selain itu, Said juga dengan tegas meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH), agar mengadili para pelaku kejahatan, seperti pagar laut, mafia migas, mafia sembako, dan seterusnya.
"Hentikan RUU Kepolisian yang sedang berlangsung di DPR RI. Evaluasi UU TNI tahun 2025 dan jika terbukti tidak konstitusional oleh Mahkamah. Jalankan demokrasi berdasarkan konstitusi dan hentikan pihak manapun untuk menodai dan merusak tatanan demokrasi di Indonesia sebagai perwujudan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya," pungkasnya.*
(Agus Iskandar)
0 Komentar