SOPPENG, SWARINDEPENDEN.COM-- Dikabarkan Rapat Perubahan Jadwal Paripurna Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng, yang seharusnya berlangsung Jumat (20/6/2025) lalu, terpaksa ditunda. Pasalnya, anggota Fraksi Partai Golkar tidak menghadiri rapat tersebut, sehingga dinyatakan tidak quorum.
Gedung DPRD Kabupaten Soppeng. Inset: Anggota Fraksi Partai Demokrat Andi Takdir Anggota Fraksi Partai Gerindra, Rusdiaman Tahir, dan Ketua Fraksi Partai Golkar, Hj. Andi Wahdah. (Foto: Int/SWIN)
Sebelumnya, Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan RPJMD Sopppeng, ditetapkan tanggal 23 Juni 2025. Namun karena jadwal tersebut bertepatan dengan kegiatan Bupati Soppeng dengan Kementerian Pertanian bersama Bupati dan Gubernur se Indonesia, Pemerintah Kabupaten Soppeng meminta perubahan jadwal.
Namun, hal tersebut tidak sesuai harapan, sejumlah anggota dewan tidak hadir, terutama dari Fraksi Partai Golkar yang memiliki kekuatan di parlemen Soppeng tersebut. Akhirnya, Rapat Perubahan Jadwal Pengambilan Keputusan RPJMD, dibatalkan atau ditunda hingga 23 Juni 2025 mendatang.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Swara Independen, sebenarnya rapat sudah nyatakan quorum berdasarkan absensi. Karena secara aturan, untuk rapat perubahan jadwal, cukup minimal 16 anggota yang hadir.
Namun, dari 16 orang anggota isi absen, 3 orang diantaranya tidak hadir. Mereka dari Fraksi Partai Golkar, H. Abd Kadir, H. Ismail H. Cedang, dan Hj. Andi Wahdah, sempat mengisi absen kehadiran.
Awalnya, H. Abd. Kadir dari Fraksi Partai Golkar, sudah masuk ruangan. Namun 2 orang temannya yang sempat isi absensi belum masuk ruangan. Hingga dinyatakan rapat tidak quorum dan ditunda, setelah diberi waktu 2x15 menit.
Sejumlah kalangan menilai, kejadian tersebut bisa saja menjadi sinyal perpecahan di tubuh partai Golkar, mengingat H. Suwardi Haseng yang merupakan Bupati Soppeng adalah kader tulen Partai Golkar. Suwardi pernah menjabat 2 periode anggota DPRD Kabupaten Soppeng dari Partai Golkar dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, juga dari partai yang sama.
Salah seorang diantaranya berpendapat yang sama, anggota Fraksi Partai Demokrat, Andi Takdir, penundaan ini murni disebabkan peserta rapat yang hadir tidak quorum karena ketidakhadiran anggota fraksi Partai Golkar.
Ia menyoroti absennya seluruh anggota Fraksi Partai Golkar, meskipun Bupati Soppeng sendiri merupakan kader Partai Golkar dan sudah menyetujui perubahan jadwal demi kepentingan masyarakat.
"Bupati Soppeng itu kader tulen partai Golkar, pernah jadi anggota DPRD Kabupaten Soppeng dan anggita DPRD Provinsi Sulsel. Selain itu Golkar juga merupakan pengusung utama Suwardi-Selle saat Pilkada lalu. Ada apa ini?" Ujarnya kepada wartawan, Sabtu (21/06/25) kemarin.
Menurutnya, beredar kabar bahwa anggota Fraksi Partai Golkar Soppeng, bertolak ke Jakarta untuk pendalaman terkait RPJMD di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa Kemendagri telah menegaskan bahwa konsultasi terkait RPJMD yang sudah dalam tahap finalisasi cukup dilakukan di tingkat provinsi.
Andi Takdir juga mengungkapkan, kejanggalan saat rapat perubahan jadwal, di mana hanya tiga anggota Fraksi Partai Golkar yang hadir dan kemudian memilih meninggalkan rapat, diduga setelah menerima telepon atau panggilan, ujarnya sembari senyum tipis.*
Sementara, anggota DPRD Soppeng dari Fraksi Partai Gerindra, Rusdiaman Tahir, mengatakan, sebenarnya ini masih jadwal perubahan jadwal paripurna, dan rencananya dilanjutkan malamnya penetapan Tingkat II.
"Memang rapat perubahan jadwal Paripurna Pengambilan Keputusan. Rencananya akan dilanjutkan malamnya penetapan tingkat II. Namun karena situasi tidak memungkinkan, rapat terpaksa ditunda hingga Senin 23 Juni 2025 mendatang," ujar Legislator dari Dapil Soppeng V Marioriwawo ini, Minggu (22/6/2025).
Hal berbeda diungkapkan Anggota Fraksi Partai Golkar yang enggan disebutkan namanya, mengatakan, ketidak hadiran anggota dari fraksinya, bukanlah sesuatu yang perlu dibesar-besarkan.
"Kan sudah dijadwalkan, undangan ditandatangani Pak Ketua (Ketua DPRD Soppeng, Red) sudah beredar dengan jadwal tanggal 23 Juni 2025, Senin nanti. Kalau toh Pak Bupati ada kegiatan yang lain tidak kalah pentingnya, dalam rapat itu nanti dipertimbangkan untuk jadwal ulang,' ujarnya sembari mengatakan tidak usah disebutkan identitas, menunggu pernyataan resmi dari Fraksi Partai Golkar.
Sementara, Ketua Fraksi Partai Golkar, Hj. Andi Wahdah, yang dikonfirmasi via pesan Whatsapp, mengatakan, pihaknya belum bisa beri pernyataan sebelum rapat dengan anggota Fraksinya.
"Tabe bos, nanti setelah pertemuan dengan anggota fraksi, baru bisa saya berkomentar. Mohon maaf," ujar Hj Andi Wahdah.*
(agus iskandar)
0 Komentar