Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E. (Foto: Ist/SWIN)
SOPPENG, SWARAINDEPENDEN.COM-- Berbeda dengan beberapa daerah, Pemerintah Kabupaten Soppeng tidak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Tapi fokus pada pemulihan ekonomi kerakyatan.
Hal tersebut diungkapkan langsung Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., saat mampir di Warkop Olleng usai menjadi Pembina Upacara Peringatan Hari Pramuka tingkat Kabupaten Soppeng Kamis (14/8/2025).
Di hadapan sejumlah Wartawan dan pengunjung warung kopi, Suwardi Haseng mengungkapkan, keputusan sebagai wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih berjuang pulih, utamanya kepada rakyat kecil.
“Saya tahu ini bukan waktu yang mudah bagi warga kami. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk tidak menaikkan PBB agar tidak menambah beban masyarakat,” ujar Bupati Soppeng yang masih berseragam Pramuka.
Ia juga menegaskan bahwa Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah diperintahkan untuk memastikan keputusan ini terlaksana dengan baik.
Selain menahan kenaikan pajak, Bupati Suwardi mengungkapkan rencana pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian, pariwisata, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Program pelatihan keterampilan, pembangunan infrastruktur wisata, serta bantuan modal bagi petani dan pelaku usaha kecil akan segera dijalankan untuk memperkuat ekonomi daerah.
Dikatakannya, meskipun kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan termasuk hal yang penting dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetapi ia masih mementingkan rakyatnya, tetapi lebih penting kesejahteraan rakyatnya.
“Kami paham, dengan menahan kenaikan pajak adalah cara terbaik bagi kami dalam meringankan beban masyarakat dan memberi ruang bagi mereka untuk bangkit. Kami juga terus berupaya menjaga agar ekonomi Soppeng tetap bergerak maju," terang mantan Legislator Provinsi Sulawesi Selatan ini.
Ditegaskannya, Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan yang berkelanjutan, penguatan sektor ekonomi lokal, serta pelayanan publik yang berkualitas.
Fokus utama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan mendukung pelaku usaha mikro kecil dan menengah.
"Dengan langkah ini, wujud komitmen untuk terus mendukung kesejahteraan warga dan memperkuat perekonomian daerah melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil," pungkasnya.*
(AgusIskandar)
0 Komentar