Peserta aksi yang dimotori Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Soppeng, kembali menyerukan aspirasi berupa 6 poin tuntutan.
Dalam aksinya, para orator menekankan transparansi anggaran yang memenuhi rasa keadilan dengan rakyat. Orator menyerukan kepada anggita DPRD Soppeng agar memperhatikan dan peduli dengan penderitaan rakyat.
"Jangan seenaknya menganggarkan gaji dan tunjangan tinggi, sementara rakyat masih menderita," seru salah seorang orator perempuan dengan penuh semangat.
Ia menyampaikan orasinya secara berapi-api. Pada kesempatan tersebut ia mengakui merasa bersyukur bahwa diantara yang hadir menerima kedatangan mereka, salah satu anggota DPRD tersebut, merupakan pilihannya saat Pemilu legislatif yang lalu.
Aktivis perempuan ini mengatakan, ia sangat kecewa dengan kebijakan yang menaikkan tunjangan anggota legislatif, sementara negara kita saat ini dilakukan efesiensi anggaran.
"Sekarang pemerintah sedang melaksanakan efesiensi anggaran, kok malah anggota Dewan dinaikkan tunjangannya," ujarnya dengan penuh rasa kecewa.
Seperti pada aksi sebelumnya, sebagaimana yang direncanakan, berikut ke enam tuntutan yang mereka ajukan untuk diserahkan ke Pemerintah dan DPRD Soppeng, serta ke pihak Kepolisian, untuk segera ditindaklanjuti sebagai aspirasi mereka agar dapat diteruskan ke Pemerintah Pusat dan DPR-RI, juga kepada pihak Kepolisian.
Aksi mereka disambut Pimpinan DPRD Soppeng, HA. Muhammad Farid Kaswadi (Ketua), Naspiding (Wakil Ketua I), dan Muhammad Taufan (Wakil Ketua II). Juga hadir menemui massa Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle, Kepala Kejaksaan Negeri Watansoppeng, H. Salahuddin, Kapolres Soppeng, AKBP Aditya Pradana, dan Dandim 1423/Soppeng, Letkol RH Manurung.
Selain pimpinan, 14 anggota DPRD Soppeng juga hadir menerima aspirasi, diantaranya, dari Fraksi Partai GOLKAR, Hj. Andi Wahdah, SE (Ketua Fraksi Partai Golkar), Dr. Syamsuddin, SS., M. Si, Hj. Insana, S.Pd., SD., Abdul Kadir, SP., Hadi Wijaya Ismail, SP.
Fraksi Partai Gerindra, lengkap hadir, Syahrir, Andi Nelly, S.Pd., dan Rusdiaman Tahir, S.E. Dari Fraksi PDI Perjuangan, yang hadir Zainal Nur, Ardi Doma, H Syamauddin Dennu, dan Andi Dewi Ayu Lestari. Sedangkan Fraksi Partai NasDem, hadir Andi Mahfud, S. Sos., dan Bahtiar Mase.
Berikut 6 poin tuntutan utama mereka, antara lain, usut tuntas kematian Affan Kurniawan, seorang ojek online (ojol) yang tewas dilindas kendaraan baracuda pada aksi 25 September 2025 lalu di Jakarta. Massa menuntut agar pemerintah mengusut tuntas kasus kematian Affan dan meminta keadilan bagi keluarga korban.
Tuntutan kedua, stop kekerasan terhadap massa aksi, yang mana massa menuntut agar pemerintah menghentikan kekerasan terhadap massa aksi dan memastikan keamanan serta keselamatan warga.
Ketiga, sahkan UU Perampasan Aset. Massa menuntut agar pemerintah segera mengesahkan UU Perampasan Aset untuk mencegah korupsi dan memperjuangkan keadilan ekonomi.
Tuntutan keempat terkait revisi UU Kepolisian Republik Indonesia. Massa menuntut pemerintah agar segera melakukan revisi terhadap UU POLRI, untuk memastikan bahwa polisi menjalankan tugasnya dengan profesional dan tidak melakukan kekerasan terhadap warga.
Massa juga menuntut agar DPR transparan dalam pengelolaan anggaran dan memastikan bahwa anggaran digunakan untuk kepentingan rakyat.
Tuntutan keenam, terkait tunjangan Rumah Anggota DPR-RI. Massa menuntut agar pemerintah pusat membatalkan pemberian tunjangan rumah kepada anggota DPR dan memastikan bahwa anggaran digunakan untuk kepentingan rakyat.
Usai berorasi dan membuat kesepakatan bersama, sebelum membubarkan diri, mereka mengajak seluruh yang hadir untuk melaksanakan shalat ghaib dan mendoakan para korban yang telah tewas dalam aksi unjuk rasa di tanah air.*
(AgusIskandar)
0 Komentar