 |
| Anggota Fraksi Partai Golkar, Hj. Insana, S.Pd.SD (kiri) dan Anggota Banggar dari Fraksi Partai Golkar, Hj. Andi Wahda, S.E. (Foto: Ist/SWIN) |
SOPPENG, SWARAINDEPENDEN.COM-- Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Soppeng menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik dan komunikasi pemerintahan yang berkualitas. Hal tersebut diwujudkan melalui sikap penolakannya terhadap pemangkasan anggaran media pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) tahun 2025.
Anggota Badan Anggaran DPRD Soppeng dari Fraksi Partai Golkar, Hj. Andi Wahda, S.E., mengatakan, anggaran media tetap harus dipertahankan, mengingat pentingnya peran serta media dalam membantu jalannya pembangunan di daerah kita.
"Pers melalui media memiliki posisi yang sangat penting dalam proses pembangunan daerah. Dalam era informasi saat ini, pembangunan bukan hanya soal membangun fisik seperti jalan, fasilitas publik, dan infrastruktur lainnya, tetapi juga membangun kesadaran, kepercayaan, serta partisipasi masyarakat. Pada titik inilah media menjadi unsur kunci," tegas Hj. A. Wahda kepada Swara Independen, Jumat (28/11/2025(.
Menurut Legislator Perempuan Partai Golkar 3 priode ini, media sangat berperan sebagai kanal komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui pemberitaan yang akurat dan terstruktur, media menyebarkan informasi mengenai program, kebijakan, dan capaian pembangunan.
Masyarakat berhak mengetahui apa yang dilakukan pemerintah dengan anggaran publik, dan media membantu memastikan informasi itu dapat diakses secara luas.
Lanjut dikatakannya, media menjalankan fungsi kontrol sosial. Pemerintahan yang baik (good governance) hanya dapat tumbuh ketika ada mekanisme pengawasan yang sehat dan independen. Media memberi ruang kritik konstruktif dan menjadi jembatan bagi suara publik agar dapat didengar oleh pemegang keputusan. Tanpa media, kebijakan berpotensi berjalan tanpa transparansi dan akuntabilitas.
Selain itu, media juga menjadi katalisator partisipasi publik. Dengan pemberitaan yang edukatif dan responsif, masyarakat terdorong untuk terlibat dalam pembangunan, baik melalui pengawasan, diskusi publik, maupun aktivitas kolaboratif dalam program pemerintah. Partisipasi ini menciptakan rasa memiliki (sense of belonging), yang pada akhirnya memperkuat keberlanjutan program pembangunan.
Tak kalah penting, media berperan sebagai instrumen pembentuk opini dan budaya pembangunan. Nilai–nilai seperti disiplin, inovasi, anti-korupsi, serta etos kerja dapat diperkuat melalui pemberitaan inspiratif, kampanye publik, dan edukasi jurnalisme.
"Keberadaan media bukan sekadar pelengkap administrasi pemerintahan, tetapi merupakan pilar demokrasi yang menopang transparansi, akuntabilitas, dan pembangunan berkelanjutan," ujar Hj Andi Wahda.
Menurutnya, Pemerintah daerah yang menghargai dan bermitra dengan media secara profesional tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun kepercayaan publik, modal sosial utama untuk kemajuan daerah.
Pendapat Fraksi Partai Golkar
Pernyataan Ketua Fraksi Partai Golkar tersebut mempertegas salah satu poin yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda APBD 2026, yang berlangsung Rabu (26/11/2025) lalu.
Pada penyampaian pendapat Fraksi Partai Golkar dengan tegas menolak pemangkasan anggaran media meskipun pemerintah daerah sedang melakukan langkah efisiensi belanja.
Anggota Komisi III DPRD Soppeng, Hj. Insana, mewakili Fraksi Golkar, menilai bahwa pengurangan atau bahkan penghapusan anggaran media berpotensi menghambat distribusi informasi pembangunan kepada masyarakat. Menurutnya, peran media tidak sekadar sebagai pemberi informasi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pengawasan dan peningkatan kualitas demokrasi daerah.
“Dukungan anggaran yang proporsional kepada media sangat penting demi menjaga kualitas komunikasi publik serta akuntabilitas pemerintah daerah,” tegasnya dalam forum paripurna, saat penyampaian pendapat Fraksi Partai Golkar.
Golkar menyoroti bahwa media adalah mitra strategis pemerintah dalam menyebarkan informasi program kerja, memastikan keterbukaan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Karena itu, mempertahankan alokasi anggaran media dinilai sebagai langkah investasi jangka panjang demi tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pelayanan publik.
Di akhir penyampaiannya, Hj. Insana berharap agar hubungan Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan insan pers tetap terjalin dengan sehat, profesional, dan saling mendukung.
“Ini bagian penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tutupnya.
Dengan sikap tersebut, Fraksi Partai Golkar Kabupaten Soppeng kembali menegaskan keberpihakannya pada prinsip keterbukaan informasi dan penguatan ekosistem komunikasi publik sebagai fondasi pemerintahan modern yang aspiratif.
(AgusIskandar)
0 Komentar