BULOG Soppeng Amankan Serapan Gabah 2026, Harga Dipatok Rp6.500 per Kg

Foto: Dokumentasi Bulog Soppeng/SWIN

SOPPENG, SWARAINDEPENDEN.COM-- Perum BULOG Kantor Cabang Soppeng mulai mengunci strategi pengadaan pangan tahun 2026. Melalui Rapat Persiapan Pengadaan Tahun 2026, BULOG menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan swasembada pangan, dengan menitikberatkan pada program serap gabah dan beras di tingkat petani.

Rapat yang digelar Selasa, 27 Januari 2026, di Kantor Perum BULOG Kancab Soppeng itu dihadiri unsur TNI melalui Pasiter Kodim 1423 Soppeng, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng, Manajer Komersial dan Pengadaan (MKP) BULOG, serta perwakilan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

Pemimpin Perum BULOG Kancab Soppeng, Abd. Halim Sarro, menegaskan bahwa skema penyerapan gabah tahun 2026 pada dasarnya masih mengacu pada pola tahun sebelumnya. Harga pembelian Gabah Kering Panen (GKP) tetap ditetapkan Rp6.500 per kilogram, tanpa membedakan kualitas.

“Secara prinsip hampir sama dengan 2025. Harga GKP tetap Rp6.500 per kilogram untuk seluruh kualitas. Perbedaannya, tahun 2026 ada penegasan bahwa gabah yang diserap harus sudah memasuki usia panen,” kata Halim Sarro.

BULOG secara nasional menargetkan pengadaan GKP sebesar 77.920 ton dan beras PSO sebesar 6.320 ton pada 2026. Target ini, menurut BULOG, menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan stok pangan aman sekaligus menjaga kepastian pasar bagi petani.

Namun di lapangan, kebijakan harga dan syarat usia panen ini kerap menjadi sorotan. Petani masih menghadapi persoalan klasik mulai dari fluktuasi produksi, biaya panen, hingga ketimpangan akses penyerapan di tingkat bawah. Karena itu, BULOG menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk peran aktif penyuluh dan aparat kewilayahan, agar kebijakan serapan tidak berhenti di atas kertas.

Rapat persiapan ini menjadi penanda awal bagaimana negara, melalui BULOG, mencoba menjaga stabilitas pangan. Pertanyaannya, sejauh mana kebijakan serapan ini benar-benar berpihak pada petani kecil, dan bukan sekadar mengejar angka target pengadaan semata.

“Sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar target pengadaan tercapai dan swasembada pangan bisa terjaga sepanjang 2026,” tandas Halim.*

(AgusIskandar)

Baca Juga