SWARAINDEPENDEN.COM-- Setahun pemerintahan Suwardi Haseng dan Selle KS Dalle berjalan tanpa gelombang besar yang dulu dikhawatirkan banyak orang, “tsunami” mutasi. Di lorong-lorong kantor pemerintahan Kabupaten Soppeng, kegelisahan itu sempat nyata. Nama-nama beredar, rumor berdesir. Namun hingga 12 bulan berlalu, badai yang diprediksi tak kunjung datang.
Swara Independen menelusuri, apakah ini strategi yang terukur, kompromi politik, atau sekadar menunda momentum?
Sejumlah ASN yang kami temui, dengan syarat identitasnya dirahasiakan, mengaku tahun pertama terasa “lebih tenang”. Tidak ada perombakan massif. Tidak ada rotasi yang memicu efek domino.
“Evaluasi ada, tapi tidak frontal,” ujar seorang pejabat eselon menengah.
Stabilitas birokrasi bisa dibaca sebagai pilihan sadar. Pemerintahan baru membutuhkan waktu memetakan kekuatan internal, membaca kapasitas fiskal, dan menilai siapa bekerja, siapa sekadar bertahan. Dalam banyak kasus di daerah lain, mutasi besar justru melahirkan disorientasi dan stagnasi layanan.
Namun pertanyaannya, "apakah stabilitas ini berdampak langsung pada kinerja?"
Perlahan, infrastruktur mulai bergerak nyata. Di lapangan, sejumlah proyek fisik mulai tampak. Perbaikan ruas jalan kabupaten yang sebelumnya rusak, hingga rehabilitasi fasilitas umum menjadi indikator bahwa roda pembangunan tetap berputar.
Data yang dihimpun menunjukkan beberapa paket pekerjaan berjalan sesuai tahapan perencanaan. Meski belum spektakuler, ada kontinuitas. Pemerintah tampak memilih pendekatan bertahap, memperbaiki yang mendesak, sambil menjaga ritme anggaran.
Seorang warga di wilayah pinggiran kota menyebut perbaikan jalan lingkungan, “kecil tapi terasa”. Dalam logika pembangunan daerah, perbaikan kecil yang konsisten sering kali lebih berarti dibanding proyek besar yang tak berkelanjutan.
Sektor pelayanan publik juga mengalami sentuhan pembenahan. Sistem administrasi diperbarui, waktu layanan dipangkas di beberapa unit, dan fasilitas penunjang mulai dirapikan.
Namun investigasi kami menemukan bahwa peningkatan layanan belum merata. Ada unit kerja yang adaptif, ada pula yang masih berjalan dengan pola lama. Stabilitas birokrasi memang memberi ruang konsolidasi, tetapi percepatan kinerja sangat bergantung pada kepemimpinan teknis di tiap OPD.
Di sinilah ujian sesungguhnya, "apakah tanpa mutasi besar, reformasi tetap bisa berjalan?"
Investor Mulai Melirik
Langkah paling menarik datang di penghujung tahun pertama. Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar ekspose bersama investor yang menyatakan minat menanamkan modal pada pengelolaan air bersih.
Sektor ini krusial. Akses air bersih menyentuh hajat hidup masyarakat, dari kesehatan hingga produktivitas ekonomi. Jika kerja sama ini terealisasi, dampaknya bisa strategis dan jangka panjang.
Namun publik berhak tahu lebih jauh: bagaimana skema investasinya? Bagaimana pembagian risiko dan keuntungan? Bagaimana jaminan tarif tetap terjangkau? Transparansi menjadi kunci agar investasi tidak sekadar seremoni.
Seorang pengamat kebijakan lokal menilai, membuka ruang investasi adalah sinyal keberanian fiskal. “Artinya pemerintah sadar keterbatasan APBD dan mencari solusi kolaboratif,” ujarnya.
Tahun Konsolidasi atau Tahun Menunda?
Setahun kepemimpinan Suwardi-Selle memperlihatkan pola yang tidak meledak-ledak. Tidak ada gebrakan populis yang bombastis. Tidak ada perombakan struktur yang dramatis. Yang ada adalah stabilitas, proyek berjalan, layanan dibenahi, dan pintu investasi mulai diketuk.
Dalam politik lokal, sunyi kadang lebih keras daripada gaduh. Tidak adanya “tsunami” mutasi bisa dimaknai sebagai kedewasaan, atau justru kehati-hatian berlebih.
Tahun kedua akan menjadi pembuktian. Stabilitas yang telah dijaga harus diterjemahkan menjadi percepatan nyata, lebih banyak infrastruktur tuntas, layanan publik makin responsif, dan investasi benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
Sebab pada akhirnya, kepemimpinan tidak diukur dari seberapa besar badai yang diciptakan, melainkan seberapa kuat fondasi yang ditinggalkan.
Dan, fondasi itu sedang diuji oleh waktu.***
0 Komentar