 |
| Ketua DPC Gerindra Kabupaten Soppemg, Dra Hj Henny Latief (Foto: Edited by Agisto/SWIN) |
Kepada Redaksi Swara Independen, Hj Henny Latief, menyebutkan, kebijakan Presiden Prabowo ini, merupakan kebijakan sangat populer. Karena sangat besar keberpihakannya pada rakyat. Utamanya mereka yang pencahariannya pada dua sektor tersebut.
"Kami dari DPC Gerindra Soppeng, mendukung penuh kebijakan Pak Prabowo menghapus hutang bank petani dan nelayan. Sangat pro rakyat," ujar mantan Legislator DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2 periode ini.
Betapa tidak, lanjut Henny Latief, jika kebijakan ini realisasinya dipercepat, akan sangat membantu meringankan beban petani dan nelayan.
"Semoga cepat terealisasi, agar petani dan nelayan bisa terbantu mengurangi beban kredit yang harus dibayar tiap bulan. Tentunya, jika beban mereka berkurang, maka bisa lebih giat bekerja dan lebih produktif," harap anggota PI!A Ardhya Garini ini.
Kebijakan Prabowo tersebut, tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan utang macet bagi UMKM di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, serta sektor UMKM lainnya seperti mode/busana, kuliner, dan industri kreatif.
PP yang ditandatangani 5 November 2024 lalu itu, merupakan wujud keseriusan Presiden Prabowo dalam menjalankan roda pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat kecil yang berperan penting pada sektor pertanian dan kelautan serta perikanan.
"Bapak Prabowo telah menunjukkan komitmennya membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. PP nya sudah ada, kita sisa menunggu untuk segera direalisasikan," ungkapnya melalui telepon selularnya.*
(Agus Iskandar)
0 Komentar