 |
| Kepala BPOM RI Prof Taruna Ikrar dan Kepala BGN Prof Dadang Hindayana (Foto: Ist/SWIN) |
JAKARTA, SWARAINDEPENDEN.COM— Memperingati satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hasil survei nasional yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Kajian Pembangunan (YLKP) dengan PT Menit Indonesia Cerdas (MIC) menunjukkan capaian gemilang bagi sejumlah kementerian dan lembaga negara.
Dalam survei yang digelar pada 1–19 Oktober 2025 di 38 provinsi dengan 2.100 responden, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) menempati peringkat ketiga nasional dalam kategori tingkat kinerja dan kepercayaan publik tertinggi tahun 2025.
10 Kementerian dan Lembaga dengan Kinerja & Kepercayaan Publik Tertinggi 2025
1. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Sekkab RI) — 88,3%
Di bawah kepemimpinan Teddy Indrajaya, Sekkab dinilai paling efektif dalam koordinasi lintas kementerian dan pelaksanaan kebijakan strategis Presiden Prabowo.
2. Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) — 86,1%.
DI bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan, dinilai mampu meningkatkan sinergi antar-sektor dalam menjaga stabilitas pasokan pangan dan ketahanan gizi nasional melalui Makan Bergizi Gratis (MBG).
3. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) — 84,7%
Di bawah kepemimpinan Prof. Taruna Ikrar, BPOM dinilai kongkret, inovatif, dan berdampak langsung dalam perlindungan kesehatan masyarakat. Reformasi regulasi, digitalisasi pengawasan, dan pengakuan internasional, termasuk kepercayaa US FDA yang mempercayakan sertifikasi keamanan rempah Indonesia serta upaya BPOM mendapatkan pengakuan WHO WLA Level 4 menegaskan reputasi BPOM di tingkat global.
4. Kementerian Pertanian (Kementan) — 84,1%
Di bawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman, dinilai berhasil meningkatkan produksi pangan, memperkuat ekspor komoditas strategis, serta mendorong modernisasi pertanian nasional.
5. Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg) — 83,2%
Di bawah kepemimpinan Prasetyo Budi, mendapat apresiasi atas transparansi, efisiensi, dan profesionalisme dalam mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan presiden.
6. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) — 82,9%
Kemenhan di bawah kepemimpinan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, dipuji atas modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) dan penguatan sistem bela negara, serta kolaborasi stabilitas keamanan dalam negeri.
7. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) — 82,1%
Di bawah kepemimpinan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa, dinilai konsisten menjaga stabilitas fiskal, memperkuat reformasi perpajakan, serta menjaga daya tahan ekonomi nasional di tengah gejolak global. Meraig simpatik publik karena lugas dalam melakukan komunikasi publik dan mudah dipahami oleh masyarakat.
8. Badan Gizi Nasional (BGN) — 80,6%
Meski merupakan lembaga baru di bawah kepemimpinan Prof Dadang Hindayana, BGN menjadi motor penguatan ketahanan gizi masyarakat, melalui program MBG yang dinilai berhasil dan dirasakan langsung oleh puluhan juta penerima manfaat.
9. Badan Intelijen Negara (BIN) — 79,5%
Di bawah kepemimpinan Letjen TNI Muhammad Herindra, BIN dinilai mampu meningkatkan kepercayaan publik berkat keberhasilan mengantisipasi dan meredam potensi kerusuhan Juli–Agustus 2025. BIN dinilai cepat, senyap, dan efektif dalam menjaga stabilitas nasional sehingga tidak terjadi eskalasi anarkis yang meluas.
10. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) — 77,9%
Konsisten dalam pembinaan pemerintahan daerah, reformasi pelayanan publik, dan penguatan sistem kependudukan digital.
Survei Kredibel dan Ilmiah
Direktur Utama MIC, Andi Besse Nabila Saskia, SP, menjelaskan bahwa survei ini dilakukan secara independen dan menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error ±2,9%.
“Survei ini bukan opini, tapi hasil riset ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Enumerator kami tersebar di 38 provinsi, memastikan validitas data dan keterwakilan publik yang akurat,” ungkap Andi Besse Nabila Saskia, Minggu (19/10/2025).
YLKP menegaskan bahwa tren positif kepercayaan publik selama setahun pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan penguatan sinergi antar-lembaga dalam menjaga stabilitas, pangan, dan kesehatan publik nasional.
Kinerja BPOM RI: Bukti Nyata Perlindungan dan Inovasi
BPOM RI meraih 82,5% tingkat kepuasan layanan, didukung pengakuan internasional, termasuk US FDA dan WHO IRC 2025 menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju dalam sistem pengawasan obat dan pangan.
Melalui pendekatan science and risk approach, BPOM memperkuat reformasi regulasi dan edukasi publik lewat program GRP, IRCH, dan MBG.
“Kepercayaan publik adalah amanah. Kami akan terus bekerja untuk memastikan keamanan dan mutu produk yang dikonsumsi masyarakat,” tegas Prof Taruna Ikrar, Kepala BPOM RI.
Survei YLKP ini menjadi refleksi objektif keberhasilan tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran, di mana lembaga pemerintah dan kementerian strategis menunjukkan kinerja konkret dan berdampak langsung bagi rakyat.
BPOM RI menegaskan komitmennya menjaga Inovasi, Integritas, dan Perlindungan untuk Bangsa, sejalan dengan semangat BerAKHLAK dan Bangga Melayani Bangsa.*
(Ist/Redaksi)
0 Komentar