SOPPENG, SWARAINDEPENDEN.COM-- Di tengah geliat kecil kota bertagline Bumi Latemmamala, sekelompok warga dan aktivis antikorupsi bersiap menabuh genderang peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 dengan nada yang lebih keras. Selasa (9/12/2025) besok.
Bundaran 72 dan halaman Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng diperkirakan menjadi panggung tempat suara publik menguat, korupsi harus dibasmi, dan hukumnya tak boleh tumpul ke atas.
Aksi itu digagas oleh Aliansi Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN) serta Lembaga Aliansi Masyarakat Peduli Rakyat (AMPERA), dua organisasi lokal yang selama ini berkutat pada isu pengawasan publik. Kali ini, mereka turun membawa pesan yang lebih lugas: korupsi bukan sekadar kejahatan, tetapi ancaman global yang menggerogoti akar tatanan sosial.
“Setiap tahun milyaran rupiah lenyap melalui praktik korupsi, uang yang mestinya kembali ke rakyat, pendidikan, layanan publik,” ujar salah seorang koordinator aksi, Alfred Surya Panduu.
Nada keras itu mencerminkan keresahan yang kian menumpuk: korupsi dianggap kini bertelur di mana-mana, merusak institusi demokrasi, dan memperlambat pembangunan.
Dalam pernyataan sikapnya, aliansi menegaskan komitmen untuk menjunjung sembilan nilai integritas antikorupsi: jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nilai-nilai ini, kata mereka, bukan sekadar jargon, melainkan standar moral yang harus dipraktikkan oleh pejabat publik maupun warga biasa.
Di sisi lain, pemerintah dan sektor swasta diingatkan agar transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan publik. Mereka menuntut keterbukaan data, mekanisme pengawasan yang efektif, serta praktik birokrasi yang tidak lagi tertutup rapat.
Yang paling keras adalah seruan mereka kepada aparat penegak hukum. “Hukum harus menjadi panglima tertinggi,” kata Ketua LPKN ini. Mereka meminta kejaksaan dan kepolisian membongkar berbagai dugaan kasus korupsi di Soppeng, tanpa pandang bulu, tanpa takut pada bayang-bayang jabatan.
“Kami menyeruhkan penegak hukum untuk memberantas dan mengangkat kasus-kasus korupsi yang ada di Bumi Latemmamala, tanpa pandora kekuasaan,” seru Alfred.
Nada “angkat semua, jangan pilih-pilih” terasa sebagai kritik terselubung terhadap penanganan kasus korupsi yang dinilai publik kerap berhenti di permukaan.
Tak hanya menyorot institusi, aliansi ini juga mengajak warga Soppeng untuk lebih vokal. Korupsi, kata mereka, tak akan runtuh hanya dengan satu-dua aksi massa, perlu partisipasi publik yang berani melaporkan penyimpangan sekecil apa pun.
Karena itu, mereka menekankan pentingnya perlindungan maksimal bagi pelapor (whistleblower), sebuah isu yang sering terpinggirkan di daerah.
“Perjuangan melawan korupsi adalah perjuangan masa depan,” tegasnya. Aksi ini, bukan sekadar ritual tahunan, melainkan upaya menjaga agar nyala perlawanan korupsi tidak padam.
Sebuah pekik yang jika konsisten diperjuangkan, bisa saja menjadi awal pembongkaran kotak gelap yang selama ini tertutup rapat.
Para aktivis aksi menyematkan seruan yang akan menjadi yel-yel aksi, “Satukan Aksi, Basmi Korupsi di Kabupaten Soppeng!”*
(AgusIskandar)
0 Komentar