SOPPENG, SWARAINDEPENDEN.COM— Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama di Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Minggu (22/2/2025). Kegiatan ini menjadi momentum evaluasi sekaligus pemaparan capaian pembangunan selama setahun kepemimpinan Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE dan Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle.
Acara diawali dengan penayangan video refleksi perjalanan satu tahun pemerintahan yang menampilkan berbagai program, capaian, serta tantangan yang dihadapi selama memimpin pembangunan di Bumi Latemmamala.
Dalam sambutannya, Bupati Soppeng menyampaikan rasa syukur atas satu tahun pengabdian bersama Wakil Bupati untuk masyarakat. Ia juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat.
“Refleksi hari ini bukan sekadar seremoni, melainkan panggung kejujuran untuk melihat sejauh mana janji telah ditunaikan dan tantangan apa yang masih menghadang,” ujar Suwardi Haseng.
Bupati mengungkapkan bahwa di awal masa pemerintahan, Kabupaten Soppeng menghadapi tantangan fiskal akibat efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Pada 2025, APBD Soppeng berkurang sekitar Rp70,6 miliar, dan pada 2026 kembali berkurang sekitar Rp188 miliar. Meski demikian, pemerintah daerah memilih jalur inovasi dan efisiensi tanpa membebani masyarakat.
Secara makro, hingga September 2025 ekonomi Soppeng tumbuh 4,73 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 73,63, sementara angka kemiskinan berada pada kisaran 6,65 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Inflasi per November 2025 tercatat 2,42 persen, juga lebih rendah dari rata-rata provinsi maupun nasional.
Di sektor pendidikan, Pemkab Soppeng mengalokasikan 33,4 persen APBD 2025. Sejumlah program strategis direalisasikan, di antaranya pengadaan 5.400 set seragam dan sepatu gratis bagi siswa baru SD dan SMP, pengadaan 65 unit smart board, rehabilitasi 20 satuan pendidikan melalui APBD, serta revitalisasi 23 sekolah melalui APBN.
Salah satu program nasional yang berhasil dihadirkan di Soppeng adalah Sekolah Rakyat. Kabupaten Soppeng ditetapkan sebagai salah satu dari 100 titik tahap pertama oleh Kementerian Sosial RI dengan nama Sekolah Rakyat 64 Soppeng. Untuk tahun 2026, pembangunan sekolah berkonsep boarding school dengan anggaran sekitar Rp243 miliar tengah berlangsung di atas lahan seluas 7,1 hektare di Lingkungan Laempa, Kelurahan Lalabata Rilau.
Atas komitmen terhadap sektor pendidikan tersebut, pada 29 November 2025 Pemerintah Kabupaten Soppeng menerima penghargaan Dwija Praja Nugraha sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dalam memajukan pendidikan.
Sementara di sektor kesehatan, peningkatan layanan difokuskan pada RSUD Latemmamala melalui berbagai pembenahan, seperti penyediaan obat, optimalisasi antrean JKN Online, implementasi SIM-RS, hingga peningkatan fasilitas ruang rawat inap sesuai standar KRIS.
Defisit anggaran BLUD RSUD berhasil ditekan dari Rp18,8 miliar di akhir 2024 menjadi Rp3,7 miliar di akhir 2025. Selain itu, penguatan layanan puskesmas, pembangunan Unit Transfusi Darah, serta alokasi Rp28,2 miliar untuk mendukung Universal Health Coverage (UHC) Non-Cut Off turut memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Pada sektor pertanian yang menjadi pilar ekonomi daerah, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp57,17 miliar untuk prasarana dan sarana pertanian pada 2025. Program tersebut meliputi pembangunan jalan usaha tani, irigasi, program listrik masuk sawah, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta penyediaan benih unggul.
Hasilnya, produksi padi meningkat 9,93 persen, sementara produksi jagung melonjak 32,50 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Serapan gabah petani juga melampaui target hingga 117 persen.
Kabupaten Soppeng juga meraih penghargaan dari Bank BRI atas implementasi Kartu Tani terbaik kedua di Sulawesi Selatan.
Di bidang infrastruktur, pemerintah telah melakukan peningkatan dan preservasi enam ruas jalan sepanjang 3,7 kilometer, penggantian dua jembatan, serta peningkatan dua ruas jalan melalui program Inpres dengan dukungan APBN senilai sekitar Rp50 miliar.
Sementara dalam aspek tata kelola pemerintahan, Kabupaten Soppeng meraih skor 80,48 dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menempatkan Soppeng pada peringkat pertama kategori Zona Hijau/Terjaga di Sulawesi Selatan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 juga meningkat menjadi 88,53.
Mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat kebersamaan dan fokus pada visi pembangunan daerah.
“Mari kita terus menjaga kebersamaan untuk mewujudkan Soppeng Sehat, Maju, dan Berdaya Saing berbasis Agropolitan,” katanya.
Acara refleksi tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Soppeng, unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Kepala Kementerian Agama, Kepala Kementerian Haji dan Umrah, Sekretaris Daerah dan jajaran ASN, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi, kepala desa dan lurah, insan pers, serta masyarakat Kabupaten Soppeng.*
(AgusIskandar)
0 Komentar