MAKASSAR, SWARAINDEPENDEN.COM— Malam itu, di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Minggu (29/3/2026), dipenuhi euforia atas apresiasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan penghargaan kepada sejumlah daerah atas capaian kinerja pembangunan. Di antara nama-nama itu, Kabupaten Soppeng ikut disebut, bahkan dua kali.
Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, bersama Wakil Bupati Selle KS Dalle hadir langsung menerima apresiasi tersebut. Soppeng diganjar penghargaan pada dua indikator penting: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat ketimpangan pengeluaran (Gini Ratio). Secara angka, capaian ini memang menggembirakan.
IPM Soppeng naik dari 72,76 pada 2024 menjadi 73,69 di 2025. Sementara Gini Ratio, yang mengukur kesenjangan, turun signifikan dari 0,390 (2023) menjadi 0,331 (2025). Atas capaian itu, Soppeng menerima apresiasi total Rp185 juta, untul IPM diapresiasi Rp35 juta dan untuk penurunan Gini Ratio mendapatkan Rp150 juta.
Namun, di balik angka-angka yang terlihat progresif, pertanyaan mendasar tetap layak diajukan, "seberapa dalam dampak capaian ini dirasakan oleh masyarakat?"
IPM, misalnya, adalah indikator komposit yang menggabungkan aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Kenaikan 0,93 poin dalam setahun tentu patut diapresiasi, tetapi belum tentu mencerminkan perubahan signifikan di lapangan. Apakah akses layanan kesehatan sudah merata hingga ke desa-desa terpencil? Apakah kualitas pendidikan benar-benar meningkat, atau sekadar terdorong oleh indikator administratif?
Begitu pula dengan penurunan Gini Ratio. Secara teoritis, angka 0,331 menunjukkan ketimpangan yang semakin mengecil. Namun, penurunan ini perlu dibaca lebih kritis: apakah karena distribusi pendapatan yang semakin merata, atau justru karena daya beli masyarakat secara umum stagnan?
Fenomena “pemerataan dalam keterbatasan” kerap menjadi jebakan statistik di banyak daerah. Ketika kelompok atas tidak tumbuh signifikan dan kelompok bawah juga tidak mengalami peningkatan berarti, kesenjangan bisa saja tampak menyempit, tanpa benar-benar menghadirkan kesejahteraan.
Dalam konteks ini, penghargaan dari pemerintah provinsi seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai pencapaian, tetapi juga sebagai pengingat. Bahwa pekerjaan rumah masih besar, terutama dalam memastikan pembangunan yang inklusif (merata, Red) dan berkelanjutan.
Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, menyebut capaian ini sebagai hasil kerja bersama dan motivasi untuk meningkatkan kinerja. Pernyataan itu penting, namun tantangan ke depan jauh lebih kompleks. Konsistensi kebijakan, keberpihakan pada kelompok rentan, serta keberanian melakukan evaluasi menyeluruh menjadi kunci.
Apalagi, dinamika ekonomi saat ini tidak sepenuhnya stabil. Inflasi, tekanan daya beli, hingga ketergantungan pada sektor tertentu bisa sewaktu-waktu menggerus capaian yang telah diraih.
Soppeng kini berada pada persimpangan: melanjutkan tren positif dengan kerja-kerja nyata yang lebih berdampak, atau terjebak dalam euforia penghargaan yang bersifat seremonial.
Penghargaan bisa menjadi pemantik semangat. Tapi bagi masyarakat, yang lebih penting adalah perubahan yang benar-benar terasa, di meja makan, di ruang kelas, dan di layanan kesehatan. Di sanalah, ukuran sesungguhnya dari pembangunan diuji.*
(AgusIskandar)
0 Komentar