SOPPENG, SWARAINDEPENDEN.COM— Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar rapat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kantor Bupati, Selasa (12/5/2026). Rapat dipimpin langsung Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng bersama Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle, dan dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, serta kepala OPD.
Pertemuan ini membahas langkah konkret pengendalian inflasi daerah, termasuk upaya menjaga ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga di pasaran.
Dalam rapat tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Soppeng, Sulta D. Sihotang, mengungkapkan rencana pelaksanaan pasar murah yang akan digelar pada 20 Mei 2026 di halaman Kantor Kejari Soppeng. Kegiatan ini merupakan kolaborasi lintas instansi, melibatkan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Soppeng.
Menurut Sihotang, pasar murah ini tidak hanya ditujukan untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian inflasi daerah. Menariknya, transaksi dalam kegiatan tersebut akan menggunakan sistem pembayaran digital berbasis QRIS.
“Pasar murah ini menjadi salah satu langkah konkret dalam menekan inflasi di Kabupaten Soppeng,” ujarnya.
Ia menjelaskan, masyarakat yang datang akan terlebih dahulu menerima voucher sesuai kebutuhan pembelian. Selanjutnya, voucher tersebut ditukarkan di stan yang tersedia, dan pembayaran dilakukan secara non-tunai menggunakan QRIS.
Pihak Kejari juga berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah, khususnya dalam menjamin ketersediaan stok barang selama pelaksanaan pasar murah.
Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Soppeng, Aryadin Arif, menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung penyediaan bahan pokok, terutama komoditas strategis seperti bawang merah.
Sementara itu, Kepala BPKAD Soppeng, Dipa, yang juga tergabung dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), menilai langkah penggunaan QRIS dalam pasar murah sebagai inovasi yang patut diapresiasi.
“Ini merupakan terobosan yang sangat baik dalam mendorong percepatan digitalisasi transaksi di daerah,” katanya.
Rapat TPID ini diharapkan menghasilkan langkah-langkah terintegrasi antarinstansi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya dalam menghadapi potensi gejolak harga kebutuhan pokok.*
(AgusIskandar)
0 Komentar