Oleh: Agusnawan Iskandar
Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan kali ini menghadirkan sebuah pemandangan politik yang menarik untuk dicermati. Sebuah partai besar dengan sejarah panjang di Sulsel, yang selama puluhan tahun dikenal memiliki dinamika internal yang kuat, kini memasuki arena Musda dengan hanya satu kandidat yang tersisa.
Fenomena calon tunggal dalam sebuah kontestasi politik selalu menghadirkan pertanyaan besar: apakah ini tanda soliditas organisasi, atau justru menunjukkan menyusutnya ruang kompetisi internal?
Dalam politik, kemenangan tanpa pertandingan memang tetap sah secara mekanisme. Namun demokrasi bukan hanya soal hasil akhir, melainkan juga tentang proses, pertarungan gagasan, dan kesempatan bagi setiap kader untuk menawarkan arah masa depan organisasi.
Awalnya, bursa Musda Golkar Sulsel sempat diramaikan dengan munculnya nama Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi. Ketua DPD II Golkar Makassar tersebut bahkan sempat mengambil formulir pencalonan dan mengklaim mengantongi dukungan dari 22 Ketua DPD II se Sulsel.
Namun langkah itu berhenti sebelum sampai pada tahap pengembalian formulir karena ada persyaratan yang disebut tidak dapat dipenuhi. Appi memutuskan tidak mengembalikan formulir, dan dipastikan tidak menghadiri Musda Golkar karena memilih untuk berangkat ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah Umroh.
Salah satu syarat yang menjadi kendala disebut berkaitan dengan kewajiban melampirkan dokumen berupa sertifikat atau piagam yang diterbitkan Partai Golkar.
Gagalnya Appi maju bukan sekadar cerita tentang satu kandidat yang gugur. Lebih jauh, ini menjadi gambaran bagaimana aturan internal partai memiliki peran besar dalam menentukan siapa yang dapat masuk ke arena pertarungan.
Akhirnya, demokrasi tanpa rivalitas terjadi. Kandidat ketua Ilham Arif Sirajuddin, yang sebelumnya mendapatkan diskresi dari DPP Partai Golkar, dengan mulus berjalan tanpa lawan.
Dalam perspektif organisasi modern, aturan memang dibutuhkan untuk menjaga kualitas kader dan memastikan calon pemimpin memiliki rekam jejak serta loyalitas terhadap partai. Namun di sisi lain, aturan yang terlalu ketat juga berpotensi mempersempit kompetisi dan mengurangi munculnya alternatif kepemimpinan.
Golkar Sulsel bukan partai kecil. Ia memiliki sejarah panjang melahirkan tokoh-tokoh besar, baik di tingkat daerah maupun nasional. Karena itu, publik tentu berharap Musda bukan hanya menjadi agenda formal pergantian kepemimpinan, tetapi juga menjadi ruang evaluasi dan adu gagasan tentang bagaimana Golkar menghadapi tantangan politik ke depan.
Calon tunggal memang bisa menjadi simbol bahwa kader internal sudah menemukan satu figur yang dianggap paling tepat. Tetapi demokrasi organisasi akan terasa lebih sehat ketika ada lebih dari satu pilihan, bukan karena konflik, melainkan sebagai bentuk pengujian kualitas kepemimpinan.
Sebab pemimpin yang lahir dari proses kompetisi biasanya memiliki legitimasi yang lebih kuat. Ia bukan hanya menang karena tidak memiliki lawan, tetapi karena mampu meyakinkan pemilik suara bahwa dirinya adalah pilihan terbaik.
Musda Golkar Sulsel akhirnya menjadi refleksi penting bagi perjalanan demokrasi internal partai. Apakah calon tunggal ini adalah tanda persatuan yang kokoh, atau justru alarm bahwa ruang perdebatan internal mulai menyempit?
Jawabannya akan terlihat bukan saat pemilihan berlangsung, tetapi dari bagaimana kepemimpinan baru Golkar Sulsel nantinya bekerja, apakah mampu merangkul seluruh kader, membuka ruang kritik, dan membawa partai ini tetap menjadi kekuatan politik utama di Sulawesi Selatan.
Karena pada akhirnya, demokrasi bukan hanya tentang siapa yang menang. Tetapi juga tentang bagaimana sebuah proses memberikan ruang bagi pilihan, perbedaan, dan gagasan untuk tumbuh.
**Golkar Sulsel membutuhkan pemimpin yang bukan hanya terpilih, tetapi juga benar-benar diuji.**
0 Komentar