PAREPARE, SWARAINDEPENDEN.COM– Pernyataan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan III di kantornya, Jumat (6/11/2026), menuai kecaman keras.
Ucapannya yang menyinggung wartawan, mengaitkan pemberitaan media dengan kontrak iklan pemerintah, hingga melontarkan ungkapan "halal darah" memantik keprihatinan sejumlah aktifis dan pemerhati Pers,di antaranya Presidium Forum Komunikasi Jurnalis (FKJ), Agusnawan Iskandar
Agus Iskandar menilai pernyataan tersebut bernuansa provokatif dan berpotensi menciptakan situasi yang tidak kondusif bagi keselamatan serta kebebasan jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik di Kota Parepare.
Dalam forum yang dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Parepare itu, Tasming Hamid secara terbuka mempersoalkan media yang dinilainya terus memberitakan sisi negatif pemerintahannya, meskipun media tersebut disebut memiliki kontrak dengan pemerintah daerah.
Ia bahkan mempertanyakan sikap media yang menerima kontrak pemerintah, tetapi tetap memberitakan hal-hal negatif tentang pemerintahan yang dipimpinnya.
"Media hajar juga pemerintah dengan berita yang tidak pantas, yang faktanya tidak seperti itu. Kalau kita berkontrak, kalau kemudian diberitakan hal yang negatif dan memang pantas ya seperti itu ya, tapi kita legowo lah yang terima kalau yang begitu," ujar Tasming, seperti yang dikutip dari beberapa pemberitaan sebelumnya.
Pernyataan tersebut kemudian berlanjut pada persoalan media yang disebutnya telah menjalin kontrak dengan pemerintah daerah.
"Tapi ada media, dia sudah berkontrak dengan pemerintah daerah, ya kan? Kemudian di sisi lain dia hajar juga pemerintah. Mau apa?" lanjutnya.
Namun, bagian paling kontroversial muncul ketika Tasming menggunakan istilah "Bali Bella" yang dalam konteks pernyataannya merujuk pada bunglon, disertai ungkapan yang dinilai mengandung ancaman serius.
"Jadi Pak Kadis, AA-BB, tidak ada Bali Bella (bunglon), ya. Di agama saya juga enggak ada 'Bali Bella' halal darahnya itu," ucapnya.
Tasming juga menyampaikan bahwa pintu kontrak media dengan pemerintah kini ditutup dan diarahkan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
"Tapi saya tutup pintu sekarang, oke, pintunya di Kominfo saja," katanya.
Di bagian lain, ia kembali mengeluhkan media yang dinilainya terus menyerang pemerintah meskipun memiliki kontrak dengan pemerintah daerah. Ia kemudian meminta jajaran terkait bersikap lebih keras, meski menyatakan tidak semua media bersikap demikian.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena muncul dari seorang kepala daerah yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi, kebebasan pers, dan penghormatan terhadap fungsi kontrol sosial.
Menanggapi pernyataan tersebut, Presidium Forum Komunikasi Jurnalis (FKJ), Agus Iskandar, menyampaikan kecaman keras. Ia menilai seorang kepala daerah tidak semestinya mempertentangkan hubungan kontraktual pemerintah dengan media dan independensi pemberitaan.
"Sebagai pimpinan daerah sekaligus pelayan publik, Tasming Hamid beserta seluruh jajaran Pemerintah Kota Parepare semestinya bersikap terbuka dan menerima setiap kritik yang didasarkan pada fakta serta hasil kerja jurnalistik," ujar Agus Iskandar.
Kritik terhadap pemerintah bukan tindakan permusuhan. Pemberitaan negatif bukan otomatis bentuk serangan terhadap pejabat. Selama disusun berdasarkan fakta, memenuhi kaidah jurnalistik, dan berorientasi pada kepentingan publik, kritik merupakan bagian penting dari demokrasi.
Agus juga menegaskan bahwa jurnalis bekerja untuk kepentingan masyarakat, menjalankan fungsi kontrol sosial, serta memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi.
Jurnalis tidak bekerja untuk pemerintah. Jurnalis tidak bekerja untuk penguasa. Jurnalis juga bukan humas pemerintah yang wajib menjaga citra kepala daerah dan membungkus setiap kebijakan dengan pemberitaan positif.
Hubungan kerja sama atau kontrak publikasi antara media dan pemerintah tidak boleh dijadikan alasan untuk mengintervensi independensi redaksi. Kontrak kerja sama tidak berarti pemerintah membeli kebebasan pers atau memperoleh hak untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan media.
Ancaman dan Intimidasi Tidak Boleh Menjadi Budaya Kekuasaan
Pimpinan media online Swara Independen ini juga mengingatkan, segala bentuk upaya mengontrol secara tidak sah, mengintimidasi, menekan, ataupun menghalang-halangi kerja jurnalistik bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas memberikan jaminan terhadap kemerdekaan pers.
Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Sementara itu, Pasal 18 ayat (1) mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
Dikatakannya, ungkapan yang mengaitkan wartawan dengan istilah "halal darah" tidak dapat dipandang sebagai pilihan diksi yang sepele, terlebih ketika disampaikan oleh seorang kepala daerah di hadapan jajaran pejabat pemerintahan.
Pernyataan semacam itu berpotensi menimbulkan ketakutan, memicu sentimen negatif, serta menciptakan tekanan psikologis bagi jurnalis yang menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.
Atas persoalan tersebut, Jurnalis sejak awal Reformasi ini mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk turun tangan melakukan evaluasi terhadap Wali Kota Parepare, Tasming Hamid.
Ia juga mendesak Kemendagri mempertimbangkan pemberian sanksi tegas apabila hasil evaluasi menemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan dan etika penyelenggaraan pemerintahan.
Agus menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut hubungan antara pemerintah daerah dan perusahaan media. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni jaminan kemerdekaan pers, keselamatan wartawan, dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi secara bebas.
Jabatan wali kota merupakan amanah publik, bukan legitimasi untuk mengendalikan pemberitaan. Pemerintah harus siap diawasi, dikritik, dan dimintai pertanggungjawaban atas setiap kebijakan maupun tindakan yang dilakukan.
Jika pemberitaan dianggap tidak benar, pemerintah memiliki ruang untuk menggunakan hak jawab, hak koreksi, atau menempuh mekanisme pengaduan melalui Dewan Pers. Bukan melontarkan pernyataan yang berpotensi mengintimidasi insan pers.
Demokrasi tidak membutuhkan wartawan yang tunduk kepada kekuasaan. Demokrasi membutuhkan pers yang independen, berani mengungkap fakta, dan bebas menjalankan fungsi kontrol sosial tanpa dibayangi ancaman keselamatan.*
(Ist/Red)
SWARA INDEPENDEN – Akurat, Tajam, dan Terpercaya.
0 Komentar